Oleh: Sultoni*
Setelah “bersekutu” dalam sebuah pertemuan yang didanai asing membahas langgam politik kaum buruh (Trade Union Meeting for Political Consensus atau TUMPOC) pada November 2009 silam, kelompok serikat buruh “kuning” kembali mengentak melalui upaya membangkitkan kembali Forum Bipartit Nasional (FBN). Forum ini merupakan “perselingkuhan” terbuka antara sejumlah serikat mainstream dengan organisasi pengusaha. Apa makna dari peristiwa ini?
Disebut perselingkuhan disebabkan berlandaskan pada hubungan “terlarang” dan tak semestinya. Yakni hubungan yang ditopang oleh kepentingan yang jauh berbeda dan bahkan bertentangan. Pengusaha yang terwakili dalam Apindo jelas memiliki kepentingan meningkatkan keuntungan dan perluasan usaha, yang dalam prakteknya acap berlawanan kepentingan buruh yang menginginkan kesejahteran diri dan keluarganya.
Dalam pernyataan bersama SP/SB tergabung FBN (KSPSI, KSBSI, KSPI, FSP BUMN dan Sarbumusi) dan Apindo, dinyatakan bahwa FBN ini pemangku kepentingan (stake holder) dalam pembangunan hubungan industrial. Mereka (sic!) menyadari bahwa pertumbuhan usaha yang langgeng dalam persaingan global mesti disertai kemampuan memenuhi kewajiban normatif, membutuhkan ketenangan usaha dan ketenangan bekerja yang dapat menjamin kelangsungan usaha dan hubungan kerja.
Disebut perselingkuhan disebabkan berlandaskan pada hubungan “terlarang” dan tak semestinya. Yakni hubungan yang ditopang oleh kepentingan yang jauh berbeda dan bahkan bertentangan. Pengusaha yang terwakili dalam Apindo jelas memiliki kepentingan meningkatkan keuntungan dan perluasan usaha, yang dalam prakteknya acap berlawanan kepentingan buruh yang menginginkan kesejahteran diri dan keluarganya.
Dalam pernyataan bersama SP/SB tergabung FBN (KSPSI, KSBSI, KSPI, FSP BUMN dan Sarbumusi) dan Apindo, dinyatakan bahwa FBN ini pemangku kepentingan (stake holder) dalam pembangunan hubungan industrial. Mereka (sic!) menyadari bahwa pertumbuhan usaha yang langgeng dalam persaingan global mesti disertai kemampuan memenuhi kewajiban normatif, membutuhkan ketenangan usaha dan ketenangan bekerja yang dapat menjamin kelangsungan usaha dan hubungan kerja.
